Subscribe via RSS Feed

Kuliah Umum oleh Pimpinan KPK

Filed in Universitas by on November 9, 2017 • views: 87

Klaten, 8 November 2017, bertempat di Auditorium Gedung Rektorat, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, Ak., SH., MH., memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Widya Dharma (Unwidha) Klaten dengan tema “KPK dan Bagaimana Pemberantasan serta Pencegahan Korupsi di Indonesia”.
Dalam sambutan pembukaan, Rektor Unwidha, Prof. Dr. Triyono, M.Pd., menyampaikan bahwa seluruh civitas akademika Unwidha mendukung usaha-usaha KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan meriah dari para peserta kuliah umum yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pemimpin fakultas, pemimpin lembaga, pemimpin universitas, dan pengurus Yayasan Pendidikan Indonesia Klaten sebagai Badan Penyelenggara Unwidha.

Pada kuliah umum yang dipandu oleh Dr. Ronggo Warsito, M.Pd., Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut, Alexander Marwata menyampaikan beberapa faktor tindakan melanggar kode etik dan integritas, yaitu kebutuhan individu, lingkungan yang tidak mendukung, adanya dorongan untuk berkuasa atau menjadi pemimpin, karena terpaksa atau dipaksa oleh keadaan, dan perilaku dan kebiasaan individu. Selain itu juga dipaparkan bentuk-bentuk atau tindakan-tindakan yang dapat diklasifikasikan dalam tindak korupsi, yaitu tindakan yang merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan.

Dalam kesempatan itu, Alexander Marwata mengajak seluruh mahasiswa yang memenuhi auditorium untuk mencegah tindak korupsi mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat sekitar, dan tingkat lokal/nasional. Para mahasiswa sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti kuliah umum ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada salah satu pimpinan KPK ini. Mahasiswa bertanya seputar perlindungan pelapor, penerapan hukum di Indonesia yang terkesan tidak membuat jera para koruptor, dan banyaknya pimpinan daerah (Bupati dan Wali Kota) yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Comments are closed.